Polri Perkuat Ketahanan Pangan 2026, Skema Polda Jabar Jadi Acuan Nasional
– Mabes Polri resmi menjadikan skema Program Ketahanan Pangan Polda Jawa Barat sebagai acuan nasional untuk tahun 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat kedaulatan pangan melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Keputusan strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026), yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himbara, hingga Asosiasi Pabrik Pakan Ternak.
Fokus Ketahanan Pangan 2026: Nol Impor Jagung
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, menegaskan bahwa koordinasi ini bertujuan memastikan pencapaian gemilang tahun 2025—di mana Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung—dapat berlanjut.
“Rapat koordinasi ini adalah upaya konsolidasi agar strategi tahun 2026 berjalan lebih baik, memastikan produksi terjaga dan kesejahteraan petani binaan Polri meningkat,” ujar Brigjen Pol Langgeng.
4 Skema Andalan Polda Jabar untuk Petani
Karo SDM Polda Jawa Barat, Kombes Pol Fadly Samad, memaparkan empat pilar utama yang membuat program di wilayahnya sukses dan kini menjadi rujukan nasional:
- Program Keroyok Bareng Rame-rame: Pemanfaatan CSR dan pemodal tanpa bunga, di mana satu Polsek mengelola minimal dua hektare lahan.
- Pinjaman Primkopol: Penyediaan modal melalui koperasi dengan bunga rendah (1,5%) dalam bentuk sarana produksi seperti bibit, pupuk, dan alsintan.
- Optimalisasi KUR: Memfasilitasi kelompok tani (Poktan) mengakses Kredit Usaha Rakyat melalui Himbara.
- Pemanfaatan Lahan Tidur: Skema pinjam manfaat lahan milik PTPN dan Perhutani untuk dikelola kelompok tani binaan.
Perlindungan Harga: Bulog Siap Serap Jagung Rp6.400/Kg
Selain permodalan, Polri fokus membebaskan petani dari jerat tengkulak. Himbara (melalui BRI) telah menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian sebesar Rp180 triliun untuk tahun 2026.
Untuk menjamin stabilitas harga di tingkat hulu, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog. Berdasarkan surat dinas Januari 2026, Bulog menargetkan penyerapan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga beli Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah berjalan efektif dengan harga yang berpihak pada petani,” pungkas Brigjen Pol Langgeng.(Red)